ekonomi koperasi

1.      Apa yang di maksudkan dengan ekonomi koperasi?

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi, merupakan badan usaha  yang mampu menghasilkan keuntungan & pengembangan organisasi & usahanya, dengan menggunakan sistem manajemen usaha sbg badan usaha bisnis : profit maksimal, biaya minimal, brand koperasi maksimal.

Dan menurut saya ekonomi kopeasi merupakan suatu badan usaha yang di sediakan bagi masyarakat umum yang berfungsi untuk membantu permasalahan ekonomi yang di hadapi seringkali oleh masyrakat sehingga terlepas dari apa yang di namakan dengan krisis ekonomi.

1.      pengertian berdasarkan orang:

a. D.e .taylor, koperasi merupakan kumpulan orang orang yang bersifat sosial dalam rangka pemenuhankebutuhan hidup sehari hari.
b. Dr margareth, koperasi suatu bentuk kerjasama yang didalmnya tersirat unsur unsur tolong menolong
c. Dr moh hatta, suatu bentuk usaha yang sifatnya tolong menolong terutama dalam menjalankan kesejahteraan anggota anggotanya.
2. uu koperasi
a. no.14/65 organisaasi ekonomi sebgai alat revolusi untuk mendobrak tempat persemaian sebagai wahana sosialisme manusia.
b. no.12/67 organisasi masih bersifat watak sosial dari gerakan ekonomi rakyat dengan azas kekeluargaan.yang paling representatif dianggap.
c. no.25/92 organisasi ekonomi yang berbentuk badan usaha (BU) dan badan hukum (BH) dengan menjalankan prinsip prinsip koperasi.

d. koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi denganmelandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasilebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggotadengan pengurus, tentang hak suara.

e. Definisi Paul Hubert Casselmandalam bukunya berjudul“ TheCooperative Movement and some of its Problems” yang mengatakanbahwa :“Cooperation is an economic system with social content”.Artinya koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi denganmelandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasilebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggotadengan pengurus, tentang hak suara

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

A. LATAR BELAKANG

salah satu konsep yang perlu di perhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu Negara adalah mengatahui tentang pencapaian pembangunan yang terjadi di Negara tersebut.

Di suatu Negara banyak terdapat berbagai proses pembangunan sehingga dapat menentukan dimana Negara yang maju dan dimana Negara yang berkembang. Pencapaian pembangunan ekonomi yang di capai berbagai Negara sangatlah berbeda, salah satunya pencapaian pembangunan ekonomi yang di capai negara yang berkembang yaitu Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang berkembang,khususnya di dalam dalam perekonomiannya. Di Negara Indonesia masih terdapat kemiskinan dan keterbelakangan ekonominya, khususnya didaerah terpencil masih tidak terlepasnya dengan  namanya kemiskinan, kemiskinan dapat didapati di daerah pelosok Indonesia.

B. MASALAH

“Lambatnya proses pemerataan pembangunan ekonomi di daerah-daerah oleh pemerintah”

C. LANDASAN TEORI

pembangunan perekonomian Indonesia yang tidak merata, berdasaarkan organisasi perburuan sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan terutama yang terdapat di daerah-daerah pelosok Indonesia.

salah satu factor yang mempengaruhi tidak meratanya pembangunan perekonomian diu daerah-daerah adalah ketidak pedulianya pemerintah pemerintah pusat. Pada saat ini akibat ketidak pedulianpemerintah pusat terhadap daerahmengakibatkan terjadinyapenganguran sehingga menimbulkan kemiskinan.

Banyak daerah-daerah terpencil di indonesiamerasakan ketidak poedulian pemerintah terhadap meraka. Contohnya di daerah-daerah papua, jika di bandingkan terdapat keanekaragaman kondisi ekonomi yang berbeda di daerah tersebut.

 “analisa tingkat pendapatan penduduk tiga kota dipapua”

Teori-teori Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah 

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam :

• memberikan pelayanan kepada masyarakat,• mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:

• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat

untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju,

dan tenteram,

• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi

peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.

• Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).

• Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan

• Tepat : Dikaitkan dengan tindakan pilihan-pilihan :

1. Pemilihan tujuan dan kriteria

2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan

3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

D.PEMBAHASAN MASALAH

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga Negara yang berdomisili di dalam suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini, pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan (“oleh pemerintah pusat”) di daerah sehingga masyarakat daerah tidak mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk  menentukan nasib sendiri; dan munculnya kebijakan pemerintah memberikan kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi.

Secara umum perencanaan pembangunan daerah di definisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Secara praktis perencanaan pembangunan daerah di definisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara :

 (1) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; 

(2) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pambangunan daerah; 

(3) menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi);

 (4) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia; 

 (5) sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan.

Argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan adalah berdasarkan alasan politik, perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sementara dalam dimensikan alasan ekonomi, perencanaan pembangunan dapat dilihat sebagai wahana untuk mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dan sasaran pembangunan sosial secara lebih nyata di daerah-daerah.

Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan manajemen pembangunan daerah dengan fokus pembangunan wawasan.

Seperti halnya terdapat analisa tingkat pendapatan dikota papua, sebagai contoh pembanguan dan proses strategi pemerataan pemerintah terhadap daerah, dapat di lihat sebagai berikut:

Dapat di bedakan berdasarkan dari hasil tesebut bahwa keterkaitan pemeritah bagi daerah-daerah sangatlah besar.

D. PENUTUP

• kesimpulan:

berdasarkan hasil yang di dapati, dan berdasarkan unsur- unsur yang terkait, ternyata mayoritas penduduk Indonesia masih memenuhi angka kemiskinan terbesar dar Negara-negara lain. Tetapi oleh kaerena kebijakan- kebijakan yang di lakukan pemerintah dapat menepis angka- angka yang di sebabkan terjadinya kemiskinan tersebut. Khususnya di daerah-daerah terpencil.

•  Saran:

Menurut saya, peran pemerintah sangatlah penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia khususnya keadaan ekonomi di daerah lebih khsusnya keadaan didaerah Papua.

Dibukanya lapangan-lapangan kerja sangatlah membantu terutama dalam di bentuknya tenaga karja padat karya,sangalah penting, selain membantu maltih keterampilan dapt juga menurunkan angka penganguran dan dapat juga meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapt mensport pembangunan ekonomi di Indonesia sengga lewat itu jug adapt membantu melancarkan proses kesejahtraan pada masyarakat

Perekonomian indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA


ERA ORDE LAMA ( 1945 - 1966 ):

Perekonomian berkembang kurang menggembirakan :
•    Kehidupan politik tidak stabil ( pergantian kabinet )
•    Defisit anggaran belanja negara terus meningkat ( cetak uang baru > inflasi - sejak 1955- )
•    Nasionalisasi perusahaan asing - 1951 / 1958 ( UU No 78 / 1958 tentang Investasi Asing > tutupnya Bursa Efek Jakarta > pelarian kapital )
•    Hilangnya pangsa pasar ( gula, karet alam dll ) dalam perdagangan internasional ( ekspor < 10% PDB > neraca pembayaran tertekan > depresiasi rupiah )
•    Kejanggalan sistem moneter ( Bank merupakan hasil nasionalisasi termasuk BI ( De Javasche bank ), BI ( 1953 ) berfungsi : (1) menstabilkan nilai mata uang (2) mengatur sirkulasi uang (3) mengawasi dan mengembangkan perbankan dan kredit, memasok kredit / premi kepada pemerintah sebesar 30% dari penerimaan pemerintah - 1957/58, sistem pengendalian kurs.

Peralihan kepemimpinan akibat pemberontakan PKI.
Ekonomi kacau :
•    Ketidak-mampuan memenuhi kewajiban utang LN ( >US $ 2milyar )
•    Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran impor
•    Ketidak-berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak
•    Laju inflasi tinggi (30-50% perbulan)
•    Sarana dan prasarana ekonomi yang buruk
Prioritas kebijakan ekonomi:
1.    Memerangi inflasi
2.    Mencukupkan stok pangan (beras)
3.    Merehabilitasi prasarana perekonomian
4.    Meningkatkan ekspor
5.    Menediakan /menciptakan lapangan kerja
6.    Mengundang kembali investasi asing